oleh

Kasian! Protes Pengeras Suara Masjid Perempuan Tionghoa Ini Divonis Hukuman Penjara

180823104216Sungguh malang
nasib Meiliana, perempuan 44 tahun asal Medan, Sumatera Utara
(Sumut). Karena protes dengan pengeras suara adzan masjid yang
berlokasi dekat dengan rumahnya di Tanjung Balai, Sumut, dia
harus divonis penjara 1 tahun 6 bulan.

Meiliana yang berdarah Tionghoa itu dijatuhi pasal ujaran
kebencian dan penodaan agama seperti tercantum dalam Pasal 156
dan 156a KUHP. Vonis ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan
pada sidang yang digelar Selasa, 21 Agustus 2018 kemarin.

Protes yang dilakukan Meiliana ini sebenarnya terjadi pada
tahun 2016 silam. Saat meminta pengurus masjid mengecilkan
pengeras suara, para jemaat justru marah dan melaporkan hal
tersebut kepada Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara. Dia
akhirnya diproses secara hukum dan dinyatakan sebagai tersangka
pada 30 Mei 2018 lalu.

Namun kasus yang menimpa Meiliana ini mendapat simpati dari
Amnesty Internasional Indonesia. Mereka mengeluhkan keputusan
pengadilan terkait vonis yang diterima Meiliana lantaran hal
tersebut tak seharusnya dipermasalahkan secara hukum.

“Menghukum seseorang hingga 18 bulan penjara karena sesuatu
yang sangat sepele adalah ilustrasi gamblang dari penerapan
hukum penodaan agama yang semakin sewenang-wenang dan represif
di negara ini,” kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia
Usman Hamis, seperti dikutip Suara.com, Rabu (22/8).

Menurut Usman, mengajukan keluhan tentang kebisingan suara
bukanlah pelangagran pidana. Sebaliknya, pengadilanlah yang
dinilai telah melakukan pelanggaran kebebasan berekspresi yang
mencolok. “Pengadilan tinggi di Sumatera Utara harus
membalikkan ketidakadilan ini dengan membatalkan hukuman
Meiliana dan memastikan pembebasannya segera tanpa syarat,”
tegasnya.

Pasal penyebaran ujaran kebencian dan penodaan agama memang
masih terus jadi kontroversi di bangsa ini. Akibat pasal ini,
banyak korban yang bisa dibilang dirugikan lantaran kasus yang
menimpa mereka tak sepenuhnya murni adalah pelanggaran hukum.
Dari itu, mari terus mendesak pemerintah untuk segera merevisi
pasal hukum terkait ujaran kebencian dan penodaan agama ini.

 

 

Sumber : Jawaban.com/Suara.com/Voaindonesia.com

Source link

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed